Kepala Desa Lakukan Studi Banding untuk Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa | Mempawah Satu

Kepala Desa Lakukan Studi Banding untuk Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa

02 December 2019, 3:19 PM
Foto: Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mempawah, Burhan, (Image/Tribun Pontianak)
MEMPAWAH SATU - Upaya untuk meningkatkan kapasitas perangkat Desa, Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah dan kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pemberdayaan Masyarakat, melakukan studi banding di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Seperti yang dilansir oleh Tribun Pontianak, Minggu (01/12/2019), sekitar bulan Desember 2019 sejumlah kepala desa akan mengikuti studi banding dalam mengembangkan kapasitas di desa terkait.

"Ini untuk mendorong menuju smart city, diantaranya dalam percepatan menuju desa mandiri selain itu juga untuk mendorong program satu mahasiswa satu desa," ujar Burhan.

Tentunya, dengan adanya studi banding di desa Ponggok, ini diharapkan input dan outputnya bagi desa jelas. Sehingga pihak desa benar-benar dapat mengaplikasinya hasil studi banding di Desa masing-masing.

"Jadi, saya ingin, satu hari belajar di kelas, dan di hari berikutnya baru kunjungan ke lapangan. Intinya kegiatan ini harus jelas bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, input dan sumbangsihnya untuk desa harus jelas," tambah Burhan.

Ia mengatakan, Desa yang akan mengikuti studi banding tersebut akan menggunakan dana yang berada di desanya masing masing. Namun untuk besaran setiap desa keluarkan tergantung penilaian dari pihak ketiga yang menentukan.

"Jadi, pihak ketiga itu, yang menentukan besaran yang akan dikeluarkan desa, baik tiket, maupun lainnya. Dan Pihak ketiga itu pun, sudah ada rekomendasi dari kementerian," ujarnya.

Sementara tokoh pemuda Kabupaten Mempawah Mukhlis Saka menilai pelatihan yang dilakaukan kepala Desa penting. Namun yang terpenting menurut dia implementasi di masyarakat yang diutamakan.

"Jika, dilihat selama ini terlalu berlebihan dan terlalu sering melakukan pelatihan di luar, namun hasil nya tak kelihatan implementasinya di Masyarakat. Jika ini benar dilakukan jangan seperti yang sudah-sudah, semuanya harus jelas," kata Mohlis Saka.

Mohlis Saka menambahkan, kades itu kuasa pengguna anggaran, maka jangan dijadikan perlatihan itu sebagai pelarian dari ketidak mampuan Kades membuat suatu program yang langsung bersentuhan ke masyarakat.

"Sebab biaya pelatihan tidaklah sedikit apalagi di luar daerah. Alangkah pelatihan itu, Lebih baik digunakan bagi kebutuhan masyarakat baik bersifat fisik maupun pemberdayaan," pungkas Mokhlis Saka. (*)

TerPopuler